PEMANFAATAN FASILITAS  SERTIFIKAT HALAL JALUR SELF DECLARE UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI ACEH

Authors

  • Politeknik Kutaraja
  • Politeknik Kutaraja
  • Politeknik Kutaraja

DOI:

https://doi.org/10.64617/kreyat.v1i3.209-236

Keywords:

Halal certification, Products, Micro and Small Businesses

Abstract

This activity aims to facilitate one of the distribution permits for micro and small business products, namely free halal certification for micro and small business actors. The micro-business actors involved and taking part in the activities are business actors in Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, and Southeast Aceh, totaling 25 micro and small business actors (UMK). Facilitate the application of 20 Free Halal Certificates (SH) for MSEs in Aceh. The results of this activity are: educating the MSME community about the importance of distribution permits; MSEs understand the procedures for Halal Product Processing (PPH); The MSE community understands the procedures for applying for SH through the SEHATI 2023 Program, the self-declare route on a SIHALAL account. Free SH counseling and assistance for MSE products in Aceh can increase product marketing and increase public enthusiasm for obtaining halal certificates.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akun SIHALAL. (2023). https://ptsp.halal.go.id/login.aspx

Afandi A., et.al. (2022). Metodelogi Pengabdian Masyarakat, Cetakan 1. Jakarta : Diktis Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Butar, BA. (2023). THE INFLUENCE OF THE PANDEMIC AND UNEMPLOYMENT ON ECONOMIC GROWTH IN THE CITY OF BANDA ACEH. (2023). JURNAL KREASI RAKYAT, 1(3), 168-192. https://jurnal.kreyatcenter.com/index.php/jkr/article/view/34

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). Percepat Capaian sertifikasi, Menag Tunjuk Tim Plt. Komite Fatwa Produk Halal [www.bpjph.halal.go.id] diakses pada 31 Juli 2023, melalui link : https://bpjph.halal.go.id/detail/percepat-capaian-sertifikasi-menag-tunjuk-tim-plt-komite-fatwa-produk-halal

--------------------------------------------------------- (2023). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Jakarta : BPJPH.

BPOM. (2019). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan. Jakarta : BPOM.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Jakarta : Kemenag RI.

----------------------------------------------------- (2021). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Jakarta : Kemenag RI.

----------------------------------------------------- (2023). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 297 Tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal. Jakarta : Kemenag RI.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor Untuk Industri Kecil dan Industri Menengah. Jakarta : Kemenperin.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604). Jakarta : Sekretariat Negara.

--------------------------------------- (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619). Jakarta : Sekretariat Negara.

--------------------------------------- (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651). Jakarta : Sekretariat Negara.

--------------------------------------- (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.). Jakarta : Sekretariat Negara.

Safaruddin. (2022). Selayang Pandang Perkembangang Koperasi dan UMKM di Aceh [Powerpoint Slides].

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

PEMANFAATAN FASILITAS  SERTIFIKAT HALAL JALUR SELF DECLARE UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI ACEH. (2023). JURNAL KREASI RAKYAT, 1(3), 209-236. https://doi.org/10.64617/kreyat.v1i3.209-236